TIMES BANJARNEGARA, PACITAN – Upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak terus diperkuat. Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, menegaskan bahwa meningkatnya laporan perundungan justru menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pencegahan dan penanganan di sekolah.

“Kami sudah melakukan monitoring dan evaluasi ke beberapa sekolah. Ini saatnya bersama-sama memperbaiki cara penyampaian edukasi agar lebih diterima oleh siswa,” kata Rudi, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, solusi tidak hanya berhenti pada sosialisasi, tetapi juga memerlukan strategi yang lebih empatik. Keterlibatan guru, komite sekolah, dan lingkungan menjadi kunci keberhasilan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dindik. Ada langkah-langkah real yang sudah disiapkan. Tinggal kita kawal bersama,” ujarnya.

Rudi menilai, meningkatnya laporan bukan semata tanda memburuknya kondisi pendidikan, melainkan karena semakin banyak siswa dan orang tua berani bersuara.

“Ini justru positif. Artinya, kesadaran untuk melapor makin tinggi. Tinggal kita perkuat pendampingan dan kesiapan SDM,” jelasnya.

Ia juga mendorong sekolah untuk terus berinovasi dalam membangun karakter siswa, termasuk melalui pembiasaan positif seperti kegiatan keagamaan dan kreativitas guru.

“Sekolah yang kreatif dan punya inovasi akan lebih maju. Ini bisa menekan kenakalan remaja dan mencegah persoalan hukum,” tegasnya.

Kesadaran Masyarakat Meningkat, Laporan Naik

Sebelumnya, Dinas PPKB dan PPPA Pacitan mencatat 41 kasus kekerasan perempuan dan anak hingga awal November 2025. Meski meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, Pemkab menyebut hal ini sebagai perkembangan positif karena masyarakat kini lebih berani melapor.

“Kenaikan ini menunjukkan edukasi kami membuahkan hasil. Sosialisasi 2P di sekolah, kecamatan, dan desa membuat korban tidak lagi takut,” kata Kepala Dinas PPKB dan PPPA Pacitan, Jayuk Susilaningtyas, Rabu (5/11/2025) lalu.

Ia menegaskan, meningkatnya angka bukan berarti kekerasan makin meluas. Justru data menunjukkan masyarakat semakin sadar hak-haknya.

“Data tahun lalu belum mencerminkan kondisi sesungguhnya. Sekarang orang tua dan anak-anak lebih terbuka,” ujarnya.

Penanganan Cepat dan Kolaboratif

Semua laporan yang masuk langsung ditangani secara lintas sektor. Dinas PPKB dan PPPA bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kemenag, pondok pesantren, pemerintah desa, Polres Pacitan, RSUD dr. Darsono, dan Dinas Sosial melalui Satgas PPA.

“Sampai saat ini, 100 persen korban sudah kami dampingi. Tidak ada yang terabaikan,” tegas Yayuk.

Pencegahan Menyeluruh

Dinas juga menjalankan program Forum Anak Go To School yang menyasar guru dan siswa. Di tingkat masyarakat, 1.762 kader IMP aktif melakukan penyuluhan. Edukasi media sosial juga terus diperkuat.

Yayuk mengajak orang tua dan guru semakin memperhatikan perkembangan anak, baik di rumah maupun di sekolah.

“Kami rutin membagikan materi perlindungan perempuan dan anak di media sosial dinas. Anak-anak juga kami imbau lebih bijak menggunakan gawai,” katanya.

Rincian Kasus Perempuan dan Anak di Pacitan (2025)

• Persetubuhan (10)
• Bullying (5)
• KDRT (5)
• Penganiayaan (5)
• Pelecehan (1)
• Eksploitasi (1)
• Pencabulan (2)
• Pornografi (2)
• Penelantaran (2)
• Penyimpangan perilaku (2)
• Penyimpangan seksual (2)
• Perebutan hak asuh (1)
• Anak tidak sekolah (1)
• Abnormalitas kepribadian (1). (*)