TIMES BANJARNEGARA, JAKARTA – Psikolog keluarga lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Sani B Hermawan SPsi, menekankan bahwa para pejabat publik semestinya lebih bijak dalam menggunakan platform media sosial.

"Pejabat publik itu mestinya bijak dalam bermedia sosial, termasuk dalam hal ini membatasi diri untuk tidak pamer harta," kata Direktur Lembaga Psikologi Daya Insani itu kepada ANTARA dari Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Menurutnya, pejabat publik yang gajinya berasal dari uang rakyat seharusnya tidak menggunakan media sosial untuk memamerkan kekayaan seperti orang-orang yang ingin mendapat validasi atau meningkatkan status sosial dengan apa yang mereka miliki.

Tindakan pejabat publik yang demikian, menurut dia, tidak tepat secara moral maupun etika.

"Ketika itu adanya di pejabat publik, rasanya itu menjadi tidak proper, tidak empati. Tentunya hal ini akan memberikan rasa kecemburuan, rasa ketidakpedulian dengan keadaan masyarakat," katanya.

"Pejabat publik ini memiliki nalar untuk berpikir arahnya ke sana, harus tahu juga apa konsekuensinya," kata dia.

Alih-alih menggunakannya untuk memamerkan harta, Sani mengemukakan, pejabat publik bisa menggunakan platform media sosial untuk membagikan kegiatan sosial dan kegiatan positif lain untuk menunjukkan peran dan kapasitasnya kepada publik.

"Jadi, balik lagi, mereka tidak pamer harta. Kalau pamer kehidupan, kegiatan sosial boleh aja, malah bagus untuk mempromosikan dirinya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi bersama kepala-kepala daerah pada Selasa (2/9/2025) mengingatkan para pejabat pemerintah agar menerapkan gaya hidup sederhana dan tidak memamerkan kemewahan.

Tito juga menginstruksikan para kepala daerah dan pejabat pemerintah menunda pelaksanaan semua jenis kegiatan yang bersifat seremonial, yang dapat menimbulkan kesan pemborosan dalam situasi sosial yang sedang kurang baik karena banyak warga menghadapi kesulitan ekonomi. (*)