TIMES BANJARNEGARA, MALANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DRPD Kota Malang menggelar 'Dialog dan Penyerapan Aspirasi Publik Anggota' di Mifeng Kopitiam, Jalan Ijen, Kota Malang, Minggu (14/9/2025).

Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin dan dihadiri oleh Ketua DPC PKB Kota Malang, H. Fatcullah dan puluhan peserta dari berbagai kalangan.

Beragam elemen masyarakat hadir dalam forum tersebut, mulai dari pengemudi ojek online, perwakilan organisasi kepemudaan seperti Ansor, PMII, HMI, hingga pelaku usaha dan ormas lainnya.

Dialog berlangsung interaktif dengan membahas isu-isu aktual yang dihadapi warga Malang.

Muhammad Anas Muttaqin menegaskan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab untuk mendengar suara rakyat secara langsung. Salah satu caranya adalah dengan membuka ruang dialog lintas profesi dan organisasi.

“Kami sebagai partai politik memang punya kewajiban untuk mendengar aspirasi dan gagasan dari berbagai elemen masyarakat lintas profesi. Salah satu caranya adalah kita membuka ruang dialog,” ungkapnya.

Menurutnya, dialog ini tidak hanya sekadar menampung pendapat, tetapi juga menjadi sarana menjaring gagasan yang dapat ditindaklanjuti di tingkat kebijakan daerah maupun nasional.

“Outputnya adalah apa yang kemudian bisa kita eksekusi di tingkat daerah, maka kita sebagai partai politik yang punya juga perwakilan di DPRD, kita akan coba ikhtiarkan. Lalu apa yang menjadi domain pemerintah pusat, kita juga punya perwakilan di DPR RI untuk menyampaikan aspirasi ke sana,” jelasnya.

Anas menambahkan, mekanisme seperti ini merupakan bagian dari strategi bottom up PKB yang diterapkan secara nasional. Seluruh daerah, termasuk Malang, melakukan serap aspirasi untuk kemudian dibawa ke tingkat pusat.

Di tingkat lokal, isu-isu yang mengemuka cukup beragam, mulai dari persoalan pajak, kebutuhan bantuan usaha bagi UMKM, hingga keluhan para pengemudi ojek online. Selain itu, ada pula masukan terkait revisi undang-undang partai politik dan undang-undang perampasan aset yang akan diteruskan ke pusat.

“Harapannya ini bisa menjadi salah satu kanal bagi masyarakat menyampaikan aspirasinya, agar situasi-situasi kemarin, seperti demonstrasi yang berujung anarkis, tidak terjadi. Karena ada ruang dialog di sini,” tambah Anas.

Meski begitu, Anas tidak menampik bahwa demonstrasi tetap sah sebagai salah satu kanal penyampaian aspirasi. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban.

“Demo menjadi salah satu kanal menyampaikan aspirasi. Kita tentu saja mendukung sejauh itu disampaikan secara tertib, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi kita juga membuka ruang dialog agar ada pendalaman, sehingga lebih jelas apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan upaya PKB Kota Malang untuk memperkuat komunikasi politik dengan masyarakat. Dengan adanya forum seperti ini, aspirasi publik diharapkan dapat ditangkap secara lebih jernih dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat. (*)