TIMES BANJARNEGARA, SURABAYA – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (PDIP Jatim) menggelar Pendidikan dan Pelatihan Kader Penggerak Koperasi di Surabaya dan Sidoarjo, Minggu (1/6/2025). 

Acara di dua tempat tersebut masing-masing diikuti 250 peserta atau total 500 peserta. Diklat ini merupakan kelanjutan dari acara serupa yang digelar terpusat di Wisma Perjuangan Kota Batu, pada awal Mei lalu. 

Ketua DPD PDIP Jatim, MH Said Abdullah dalam sambutannya secara daring saat membuka acara tersebut menegaskan, pentingnya koperasi sebagai wujud nyata dari demokrasi ekonomi. 

Dia menyatakan bahwa koperasi adalah manifestasi konkret dari nilai gotong royong dan Ekasila yang digagas oleh Bung Karno. "Kebanggaan ini meluap-luap karena seluruh kawan yang hadir sudah menuju jalan yang benar menuju demokrasi ekonomi negara kita," kata Said Abdullah.

Pria yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut menyoroti bahwa koperasi harus menjadi solusi bagi kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama di tingkat lokal. Ia menekankan bahwa koperasi bukan hanya tentang modal usaha, tetapi tentang kolektivitas dalam berproduksi dan membagi hasil ekonomi secara adil dan merata.

"Koperasi adalah penjelmaan konkret dari nilai gotong royong ataupun Ekasila yang dihamparkan oleh Bung Karno. Nilai koperasi mengajarkan untuk saling membantu, menanggung rasa, dan memikul tanggung jawab untuk kepentingan bersama," tambahnya.

Namun, Said Abdullah juga mengakui bahwa koperasi di Indonesia belum menjadi sokoguru perekonomian nasional seperti yang dicita-citakan oleh Bung Hatta. 

Pendidikan dan Pelatihan Kader Penggerak Koperasi PDIP Jatim, Minggu (1/6/2025).(Dok.PDIP Jatim)

Dalam catatan Said, jumlah anggota koperasi di Indonesia saat ini hanya sekitar 22, 64 juta orang, atau sekitar 8% dari total jumlah penduduk. Itu pun belum mencerminkan kualitas berkoperasi yang ideal.

"Kapital eksternal koperasi masih kalah jauh dengan perseroan ataupun BUMN. Memang benar, urusan koperasi bukan semata modal usaha, tetapi kolektivitas dalam berproduksi dan membagi kue ekonomi lebih adil dan merata," jelas Said yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Koperasi Indonesia.

Sebagai langkah konkret, Said Abdullah mendorong setiap kader di tiap DPC untuk merancang koperasi dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi ekosistem ekonomi koperasi yang lebih besar dan mampu memenuhi kebutuhan produksi konsumen di Jawa Timur dan lebih luas lagi.

"Saya dukung di Jatim ini, dengan total ada ada 14 dapil, di tiap dapil ada 250 anggota inti. Totalnya 3.500. Pelatihan ini membuka cakrawala berpikir dalam mengelola berkoperasi dari aspek strategis sampai teknis," tegasnya.

Karenanya, Ketua Badan Anggaran DPR ini juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam membangun dan menjalankan koperasi. Beliau mengajak seluruh pengurus, anggota, dan kader untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan koperasi sebagai wujud usaha bersama.

"Berhimpunnya kita dalam koperasi ini adalah kesadaran bersama tanpa perintah, agar kita bisa meluruskan niat ke depan membangun dan menjalankan koperasi," pungkasnya.

Dengan semangat gotong royong dan demokrasi ekonomi, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur berkomitmen untuk terus mendorong koperasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris DPD, Dr Sri Untari Bisowarno menyampaikan, diklat di Surabaya dan Sidoarjo menjadi awal acara serupa yang akan bergilir di berbagai Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. 

"Saya harap peserta diklat dapat menyerap materi-materi perkoperasian, sehingga bisa menerapkan ilmunya untuk mendorong kesejahteraan rakyat di lingkungan masing-masing," jelas Sri Untari yang juga Ketua Umum Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang.  (*)