TIMES BANJARNEGARA, BANJARNEGARA – Menyoal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banjarnegara, DPC LSM Harimau setempat melakukan audensi dengan pihak terkait di aula kantor Kesbangpol, Kamis (9/10/2025).

‎Prakas Pamuji Wijaya selaku Ketua DPC LSM Harimau Banjarnegara menyampaikan, audensi dilakukan untuk membahas masalah yang ada, khususnya terkait laporan warga sejak pelaksanaan program MBG.

‎"Kami melakukan audensi karena menerima laporan terkait kelayakan menu program MBG di beberapa sekolahan," katanya seraya menambahkan masalah mekanisme pengawasan dan transparansi anggaran juga dibahas.

‎Prakas juga menyampaikan, kelayakan gizi dan mutu makanan serta keamanan makanan merupakan hal penting yang harus diperhatikan sejumlah pihak khususnya pengelola dapur MBG.

‎Selain itu, Prakas juga menilai adanya potensi monopoli dalam pengadaan bahan pangan. Untuk itu, DPC LSM Harimau meminta dinas Indagkop UMKM Banjarnegara melakukan pengawasan agar praktik monopoli dapat dicegah.

‎Lebih jauh ketua DPC LSM Harimau mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran MBG. Diketahui, anggaran MBG adalah Rp8.000/porsi untuk siswa PAUD hingga kelas 3 SD, dan Rp10.000/porsi untuk siswa kelas 4 SD hingga SMA/SMK.

‎Ia juga mempertanyakan detail pembagian dana dari total anggaran Rp15.000/porsi. ‎“Dari jumlah tersebut, sekitar Rp5.000 digunakan untuk biaya operasional dan lain - lain. Kami berharap sisanya benar-benar dialokasikan untuk penyediaan makanan bergizi dan layak dikonsumsi,” harapnya.

‎DPC LSM Harimau juga menegaskan ia akan melakukan audensi dengan Bupati dan DPRD jika tidak ada evaluasi selama dua hari terakhir.

‎Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Banjarnegara, Irma Lusita yang hadir dalam audensi ini mengapresiasi langkah LSM Harimau sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat terhadap pelaksanaan Program MBG.

‎Hasil audiensi kata Irma akan dijadikan bahan evaluasi bagi seluruh pelaksana Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di Kabupaten Banjarnegara.

‎Saat ditanya terkait masih minimnya keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan program MBG, Irma menjelaskan bahwa Banjarnegara saat ini masih dalam tahap percepatan pembangunan dapur penyedia makanan dan baru 26 dapur aktif. 

‎Sedang untuk meningkatkan transparansi, Irma merencanakan setiap dapur pelaksana MBG mempunyai akun media sosial resmi untuk menampilkan menu harian dan aktivitas penyajian makanan.

‎Kemudian terkait adanya menu makanan yang kurang layak, Irma tidak menampiknya. Ia memohon maaf. Iapun menambahkan, walau sebelumnya koordinasi belum intensif tapi saat ini sudah jauh lebih baik, terutama setelah adanya percepatan pembuatan Standar Layanan Hidangan Sehat (SLHS). 

Terpisah ketua DPRD Banjarnegara Anas Hidayat saat ditanya terkait program MBG menyampaikan bahwa pelaksanaan program harus melibatkan semua elemen masyarakat. 

‎"Program MBG adalah pekerjaan besar dalam upaya menyiapkan generasi emas 2045, sehingga membutuhkan sinergi berbagai pihak," jelasnya.

‎Oleh karenanya ia mengapresiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG yang diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar instansi.

‎Diakuinya, setelah satgas terbentuk, koordinasi mulai membaik. "Kami berharap dengan satgas ini, pelaksanaan di lapangan lebih efisien dan transparan,” imbuh Anas Hidayat, Ketua DPRD Banjarnegara. (*)